SUNGAI BAKUNG – (20 Mei 2026) Guna memastikan seluruh warga prasejahtera mendapatkan akses kesehatan yang layak, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bersinergi dengan Pemerintah Desa Sungai Bakung menggelar aksi jemput bola berupa kegiatan Ground Check (GC) Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang berstatus non-aktif.

Langkah taktis ini dilakukan untuk menyisir kembali data warga yang jaminan kesehatannya (KIS/BPJS Gratis dari pemerintah) sempat terhenti atau dinonaktifkan, agar dapat diusulkan kembali secara tepat sasaran.

 

Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan secara langsung (door-to-door) ke rumah-rumah warga. Pendamping PKH bertindak sebagai tim teknis yang melakukan pengecekan berkas dan kondisi riil di lapangan, sementara Aparat Pemerintah Desa Sungai Bakung memberikan pengawalan guna memastikan proses berjalan kondusif serta memberikan validitas domisili warga.

Kepala Desa Sungai Bakung menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat.

"Kami tidak ingin ada warga masyarakat Desa Sungai Bakung yang sakit, namun terkendala berobat hanya karena kartu PBI JK mereka non-aktif tanpa ketahuan. Oleh karena itu, pengawalan dari pihak desa dalam ground check ini sangat krusial agar data yang dikirim ke pusat benar-benar akurat," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Pendamping PKH Desa Sungai Bakung menjelaskan bahwa faktor penyebab non-aktifnya kepesertaan PBI JK sangat beragam, mulai dari masalah administrasi kependudukan (Adminduk) hingga pergeseran data di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

"Melalui ground check ini, kami mencocokkan kembali KTP dan KK warga. Jika mereka memang masih memenuhi syarat dan sangat membutuhkan, data ini akan segera kami dorong untuk proses reaktivasi (pengaktifan kembali)," jelasnya di sela-sela kegiatan peninjauan rumah warga.

Masyarakat Desa Sungai Bakung menyambut antusias kegiatan ini. Banyak warga mengaku terbantu karena mereka sebelumnya kebingungan saat mengetahui kartu kesehatannya tidak aktif lagi saat hendak digunakan berobat.

Dengan adanya kegiatan validasi yang dikawal ketat oleh pemerintah desa ini, diharapkan proses pemutakhiran data kemiskinan dan jaminan kesehatan di Desa Sungai Bakung dapat tuntas dengan cepat, sehingga jaring pengaman sosial di bidang kesehatan dapat berfungsi optimal dan tepat sasaran.